- Kasus Tukar Guling Bokongsemar
SUARA MERDEKA
TEGAL - Aroma tak sedap menerpa kalangan DPRD Tegal menyusul
ditetapkan mantan Wali Kota Tegal, Ikmal Jaya sebagai tersangka kasus
tukar guling Bokong Semar. Pasalnya, dalam kasus itu diisukan ada 18
anggota DPRD menerima aliran uang haram tersebut.
Sebagaimana diberitakan Suara Merdeka kemarin, mantan Wali Kota
Tegal, Ikmal Jaya menyatakan siap dan akan kooperatif mengikuti proses
hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu berkaitan penetapan KPK bahwa Ikmal Jaya sebagai tersangka
kasus tukar guling tanah Blok Bokong Semar yang diduga menyalahi aturan
dan cenderung menimbulkan kerugian keuangan negara.
Sementara itu Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tegal,
Anshori Azizi menegaskan, apabila ada anggota Fraksi PKB yang terlibat
atau menerima uang terkait kasus tukar guling lahan TPA Bokong Semar
akan ditindak tegas. Pasalnya, hal itu dinilai sebagai bentuk
pelanggaran fatal terhadap aturan partai.
Tanpa Toleransi
"Sanksi yang akan saya ambil tidak ada toleransi. Akan saya pecat,"
tegas Anshori Azizi, Rabu (16/4). Menurut dia, saat ini PKB sedang
gencar untuk memerangi adanya praktik-praktik Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN). Bahkan, dalam proses seleksi para calon anggota
legislatif sudah ditekankan apabila mereka terpilih agar tidak melakukan
KKN.
"Dalam proses tukar guling tidak melalui proses persetujuan DPRD. Hal
itu diputuskan sendiri oleh Pemkot, sehingga seharusnya anggota DPRD
tidak ikut-ikutan masalah tersebut," katanya. Ketua LSM Humanis, Agus
Slamet berharap kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus tukar guling
tanah TPABokong Semar.
Sebab, disinyalir ada aliran dana dari investor ke beberapa oknum
eksekutif maupun legislatif. Bahkan, dari isu yang saat ini berkembang
ada sekitar 18 anggota DPRD yang diduga menerima uang. "Kalau proses
penyelidikan terus dikembangkan sangat dimungkinkan ada tersangka
tambahan dari legislatif maupun eksekutif," katanya.
Dia mengatakan, persoalan tukar guling Bokong Semar mencuat setelah
digelar rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Ikmal Jaya pada tahun 2011. Saat itu,
pihaknya menemukan adanya penyampaian pengembalian biaya untuk
pembayaran tim appraisal dari pihak ke tiga.
Setelah itu, juga adanya pengurugan tanah Pemkot di Kelurahan Keturen
untuk perumahan. "Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, kemudian
menggelar diskusi di Hotel Bahari Inn dengan mengundang Pemkot, DPRD,
BPN dan tokoh masyarakat dan dihasilkan rekomendasi untuk melaporkan
persoalan itu ke aparat penegak hukum, yaitu KPK," tegasnya.(H17-15,88)



0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !